Jumat, 16 Februari 2018

Pengukuhan Komandan KRI Jajaran Satrol Lantamal II&XII

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Proses pengukuhan jabatan Komandan KRI untuk Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal II dan Satrol Lantamal XII dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan di makonya masing-masing, yakni Lantamal II Padang dan XII Pontianak (15/2).

Acara pengukuhan dan serah terima jabatan di Padang dipimpin oleh Komandan Satrol (Dansatrol) Lantamal II Kolonel Laut (P) Joko Triwanto dan di Pontianak oleh Dansatrol Lantaml XII  Kolonel Laut (P) Jales Jamca Jayamahe.
 
Dalam kegiatan tersebut, Dansatrol Lantamal II mengukuhkan jabatan Komandan KRI Kalahitam-828 di Gedung Nanggala Mako Lantamal II Padang. Sementara itu, Dansatrol Lantamal XII memimpin Sertijab Komandan KRI Sembilang-850 dari Mayor Laut (P) Heri Koerniawan, S.T., kepada Mayor Laut (P) Wida Adi Prasetya dan jabatan Komandan KRI Siribua-859 diserahterimakan dari Mayor Laut (P) Mochammad Rachmad Firdaus, S.E.,  kepada Kapten Laut (P) Wahyudi Kristanto, S.T., di Dermaga Mako Lantamal XII Pontianak.
 
Serah terima jabatan Komandan KRI merupakan wujud kepercayaan dan penghormatan dari pemimpin TNI AL yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan serta tuntutan wajar dari suatu organisasi yang dinamis, agar tercipta suasana dan semangat baru dilingkungan organisasi. Pembinaan personel merupakan bagian dalam menselaraskan antara tour of duty dan tour of area yang diharapkan mampu memberikan pengkayaan pengalaman bagi personel, sehingga dapat menghasilkan output organisasi yang sehat dan dinamis sesuai tujuan dan sasaran organisasi.
 
Kehadiran Satrol di jajaran Lantamal ini diharapkan Lantamal mampu memproyeksikan unsur-unsur kekuatannya dalam rangka mengamankan wilayah perairan sekaligus merespon berbagai kerawanan yang terjadi, antara lain illegal fishing, illegal mining, illegal logging, drugs trafficking dan people smuggling. Selain dapat melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut adanya kapal perang di Lantamal diharapkan dapat bersinergis dengan satuan samping baik kejaksaan, bea cukai, Polairud maupun pemerintah daerah setempat (bp).

Foto: DispenArmabar