Rabu, 25 April 2018

Pesan Dari Yogya Untuk Dunia


Yogkarta (IndonesiaMandiri) - Forum Dialog Asia-Pacific Rainforest Summit/APRS III yang berlangsung tiga hari di Hotel Alanq, Yogyakarta berakhir sudah (25/4). Acara yang dihadiri delegasi sekitar 39 negara, delapan sesi pararel yang melibatkan hampir 1.000 peserta, dan menghasilkan berbagai rekomendasi serta kesepakatan penting, baik secara global maupun nasional. 

Sedikitnya ada lima kesepakatan baru dalam bentuk MoU antara Indonesia dan negara lainnya, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Diantaranya dengan Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Kepulauan Fiji dan Norwegia. Indonesia sebagai tuan rumah, memainkan peran penting dalam APRS ini, khususnya pada kebijakan bersama melindungi dunia dari dampak perubahan iklim. 

Salah satunya dari rekomendasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. 
“Banyak potensi dan peluang bagi negara-negara gambut berkolaborasi melestarikan lahan gambut. Belajar dari pengalaman masing-masing, dan memulai implementasi roadmap secara bersama-sama untuk menyelamatkan lahan gambut dunia,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, (25/4). 

Dalam sambutan penutupan APRS III yang dibacakan Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto (24/04), disampaikan bahwa APRS III telah berjalan sesuai dengan temanya tahun ini 'Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi'. 

Dikatakan Menteri Siti, memenuhi target dalam pengurangan emisi dan mencapai pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan manfaat hutan bagi masyarakat, merupakan tantangan utama. Namun masalah utama ini dapat diatasi melalui kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Pasific. 

Dalam hal keberlanjutan ekosistem hutan, langkah koreksi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, juga memberi kontribusi pada aksi iklim global. 

''Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membahas, berbagi, dan belajar dari proyek yang sedang berlangsung, inisiatif baru, dan bahkan ide baru tentang bagaimana kita dapat mengelola hutan kita dengan lebih baik dan berkontribusi pada aksi iklim global,'' jelasnya 

''Hutan hujan tropis, telah memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, ketahanan sosial, dan kelestarian lingkungan di tingkat global, regional, nasional dan lokal,'' tambah Menteri Siti. 

Pihaknya kini berkomitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penelitian, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Menangani masalah iklim dengan menggunakan hutan Indonesia, membutuhkan peningkatan tata kelola menuju pengelolaan hutan lestari. 

Selain perihal gambut berkelanjutan, juga dihasilkan rekomendasi aspek pengembangan ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati. Rekomendasi berikutnya mengenai mangrove dan blue carbon. Panel diskusi menyimpulkan bahwa mangrove dan blue carbon merupakan calon potensial untuk dimasukkan dalam NDC Indonesia sebagai sarana untuk mitigasi perubahan iklim. 

Di hari terakhir acara, para delegasi dan peserta mengikuti field trip ke lokasi KPH dan Hutan Wanagama, serta lokasi restorasi ekosistem Gunung Merapi (dw). 

Foto: Dok.KLHK