Kamis, 24 Mei 2018

Indonesia Diharap Bisa Tuntaskan Tata Kelola Sampah di 2025


Jakarta (IndonesiaMandiri) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melanjutkan amanah Presiden mentargetkan Indonesia bersih sampah melalui pengurangan 30%, dan penanganan sampah 70% hingga 2025. 

"Pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah”, pesan Dirjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penyusunan Pedoman JAKSTRADA pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta (23/5). 

JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025 dan mendukung pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

JAKSTRADA sendiri merupakan turunan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Aturan ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolan sampah nasional. 

Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar mengatakan “pendampingan dalam penyusunan JAKSTRADA dilakukan sebagai upaya mempercepat penyusunan JAKSTRADA. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan daerah, karena amanat Perpres mewajibkan pemda harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota". 

"Masalah pengelolaan sampah merupakan masalah kecil jika kita bisa merubah mindset kita. Ini harus dimulai dari diri kita dulu, misalnya di rumah, kita sudah membiasakan memilah jenis sampah,” ajak Novrizal (ab). 

Foto: abri