Minggu, 20 Mei 2018

Masalah Karhutla Adalah Reputasi Negara


 Jakarta (IndonesiaMandiri) - “Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan /karhutla ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” pesan Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka Rapat Penanganan Krisis Karhutla di kantornya (18/5).

Siti juga meminta kepada jajarannya terutama Pejabat Eselon I agar dapat mengarahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai struktur organisasi di lapangan untuk lebih perduli pada kegiatan pengendalian karhutla.

Pada kesempatan selanjutnya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, memaparkan kesiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada saat Asian Games ke-18 berlangsung. Raffles mengungkapkan bahwa kegiatan patroli terpadu antara masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla dinilai cukup efektif menekan potensi karhutla. Disisi lain, perhelatan Asian Games tahun ini diprediksi oleh BMKG berbarengan dengan puncak musim kemarau dan adanya peluang terjadinya El Nino di Indonesia, hal ini dikhawatiran akan meningkatkan potensi kejadian karhutla. 

Untuk itu Kementerian LHK meningkatkan kesiapsiagaan salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla. “Sarana dan prasarana pengamanan dari karhutla akan ditingkatkan untuk mendukung Asian Games ke-18 yang antara lain peralatan komunikasi dan helikopter yang telah dikoordinasikan dengan BNPB, TNI dan Polri”, tegas Raffles. Selain itu, Raffles juga mengungkapkan agenda Pilkada tidak akan menurunkan kesiapsiagaan para pihak dalam pengamanan karhutla.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono memaparkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.224/MENLHK/PPI/PPI.4/5/2018 tentang Penanganan Khusus Krisis Kebakaran Lahan/Hutan dalam Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Dalam Surat Keputusan ini diperintahkan untuk (1) Membentuk Tim Kerja Klarifikasi Pelanggaran Izin Karena Kebakaran Hutan dan Lahan, (2) Membentuk Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan, (3) Membentuk Tim Kerja Pendamping Daerah, (4) Melakukan datasering personil Manggala Agni dan kelengkapan peralatannya ke daerah-daerah krisis,” terang Bambang.

Siti Nurbaya menegaskan kembali kepada semua unit Eselon I untuk memberikan perhatian pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Morowali, dan Papua khususnya kabupaten Merauke. 

Rapat juga dihadiri seluruh pejabat Pejabat Eselon I, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, wakil Kementerian Pertanian, wakil Kementerian ATR/ BPN serta para Direktur/Kepala Pusat Lingkup Kementerian LHK (bc/ab).

Foto: Dok.KLHK