Jumat, 18 Mei 2018

Menteri Pariwisata Hadiri Rakor Insentif Investasi


Jakarta (IndonesiaMandiri) - Menteri Pariwisata Arief Yahya hadir pada rapat pembahasan insentif investasi untuk mendorong minat berinvestasi di Indonesia. Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Gedung Ali Wardhana, Jl. Lapangan Banteng Jakarta (16/5).  

Pemerintah memutuskan menambah kebijakan insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor. Sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan tentang libur bayar pajak penghasilan atau _tax holiday._ Sedangkan insentif fiskal yang akan dikeluarkan adalah diskon bayar pajak atau _tax allowance_ bagi para pelaku usaha, namun besarannya diskon pajak masih dalam tahap pembahasan. 

"Kita saat ini akan membuat tiga kelompok, tidak banyak dan lebih disederhanakan. Targetnya pada akhir bulan ini penyusunan peraturannya semua selesai termasuk, _single submision_," kata Menko Darmin Nasution.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak untuk 17 industri pionir. Kebijakan ini berlaku untuk investasi baru dan perusahaan exisiting yang melakukan ekspansi usaha baru.

Terhadap penanam modal sebesar Rp 500 miliar s.d Rp 1 triliun akan mendapat _tax holiday_ sampai 5 tahun. Penanaman modal Rp 1 triliun s.d Rp 5 triliun memperoleh _tax holiday_ 7 tahun, untuk nilai Rp 5 triliun s.d Rp 15 triliun diberikan _tax holiday_ 10 tahun, Rp 15 triliun s.d Rp 30 triliun _tax holiday_ 15 tahun, dan minimal Rp 30 triliun diberikan _tax holiday_  sampai 20 tahun. Masa transisi diberikan ketika _tax holiday_ habis, akan mendapat kemudahan pembayaran hanya 50% selama 2 tahun.

Menpar Arief Yahya dalam setiap kesempatan mengatakan, bahwa para investor di sektor pariwisata diberi berbagai kemudahan dalam berinvestasi, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), diantaranya dalam bentuk insentif fiskal serta pembangunan fasilitas infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pelabuhan, dan bandara internasional.

“Pemerintah telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’, dan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dalam mengembangkan 10 DPP, kita akan fokus pada 4 DPP yakni; Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo,” jelas Menpar Arief Yahya.

Pada kesempatan rapat pembahasan bersama Menko Perekonomian, Menpar didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman, Asdep Investasi Pariwisata Henky Manurung, dan Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Indra Ni Tua (aa).

Foto: Dok.Kemenpar