Selasa, 01 Mei 2018

Tidak Ada Toleransi Terhadap Kejahatan Satwa Liar&Tumbuhan

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Senin kemarin (30/4), di halaman utama Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, terdapat delapan mobil
box yang dijaga oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). Ada apa gerangan?

Ternyata pihak KLHK beserta para pihak yang peduli terhadap pelestarian tumbuhan dan satwa liar berkomitmen melakukan “Pemberantasan Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar” dengan melakukan pemusnahan barang rampasan dan barang serahan masyarakat.

Acara ini dihadiri juga Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Prof. Enni Sudarmonowati, Kasatgas SDA Lintas Negara Kejaksaan Agung Ricardo Sitinjak, Deputi V Carlo Brix Tewu, Deputi VII Marsda TNI Suwandi Miharja Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono, Wakil Komandan Puspomad Polisi Militer Angkatan Darat Indonesia Brigjen TNI Wahyu Sapto Nugroho, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nugroho Wahyu Widodo, Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Laksamana Pertama Rahmat Eko Rahardjo Mas, dan Mitra CSO terkait lainnya.

Drh. Indra Exploitasia, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakkan Hukum/Gakkum LHK dalam laporannya menyebutkan, barang bukti yang diperoleh berupa opsetan satwa sebanyak 117 ekor, kerapas kura-kura 213 karung, sisik trenggiling 248 kg, kulit reptil 6.168 lembar, serta bagian tubuh satwa liar 366 buah (kepala, tanduk, kuku, bentuk lainnya), 14 lembar kulit (harimau, macan tutul, beruang), 66 potongan tanduk rusa, 16 dus kerapas.

Sementara Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mewakili Menteri LHK menegaskan bahwa kejahatan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar/TSL saat ini sudah sangat serius dan menjadi perhatian negara-negara dunia. “Tercatat sudah 187 kasus terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah KLHK tangani selama tiga tahun terakhir dengan berhasil menyita 12.966 satwa dan 10.233 bagian satwa sebagai barang bukti”, jelas Rasio.

Dari berbagai kasus yang ditangani, beragam aktor yang terlibat termasuk sindikat internasional. UNODC (United Nation on Drugs and Crime) mencatat kejahatan satwa liar masuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir sehingga menjadikan kejahatan ini sebagai kejahatan serius (Serious Crime). Kejahatan satwa liar merupakan kejahatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, melibatkan pelaku di tingkat lapangan sampai dengan pemodal bahkan oknum aparat, sehingga kejahatan ini sangat sulit untuk diberantas. Kejahatan satwa liar bukan hanya terkait nilai ekonomi saja, tetapi nilai konservasi dan nilai lingkungan yang tidak bisa diukur secara ekonomi.

“Di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia dengan nilai transaksi hasil penelusuran PPATK diperkirakan lebih dari 13 trilliun per tahun dan nilainya terus meningkat. Tidak ada toleransi terhadap kejahatan TSL,” lanjut Rasio.

Untuk penguatan upaya pemberantasan kejahatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini, KLHK saat ini sedang memperkuat sistem surveillance dan intelijen berbasiskan Teknologi Informasi termasuk pemantauan perdagangan satwa illegal secara online melalui Cyber Patrol, membangun sistem pemantauan kerawanan keamanan hutan (SPARTAN) terpadu dan terintegrasi dengan Center of Intelligence Penegakan Hukum LHK.

SPARTAN akan digunakan oleh petugas-petugas yang berada di lapangan untuk memonitor kondisi kawasan hutan. Melalui SPARTAN diharapkan kondisi kawasan dapat dilaporkan secara langsung ke KLHK dan instansi terkait lainnya, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Penegakan hukum multidoor untuk kejahatan TSL menjadi salah satu prioritas KLHK guna meningkatkan efek jera bagi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Disamping itu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, KLHK memperkuat jaringan penegakan hukum dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan INTERPOL serta peningkatan kapasitas penyidikan dan pengamanan (ab).

Foto: abri