Sabtu, 02 Juni 2018

Kolinlamil Gelar Pencerahan Hukum Di Jajarannya


Jakarta (InsonesiaMandiri) - Ratusan Prajurit Komando Lintas Laut Militer/Kolinlamil TNI AL menerima penyuluhan hukum dari Dinas Hukum (Diskum) Kolnlamil di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinlamil, Jakarta (31/5). Kegiatan juga merupakan bagian dari program kerja Dinas Hukum Kolinlamil. 

Penyuluhan hukum kali ini berbicara tentang "Tatacara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi personel TNI Angkatan Laut". Fenomena tentang permasalahan keluarga yang timbul dilingkungan TNI AL khususnya di Kolinlamil, menjadikan perhatian pemimpin untuk melakukan pencerahan kembali tentang bagaimana tata cara dan prosedur pernikahan serta permasalahannya. 

Dasar-dasar aturan yang menjadi landasan dalam tata cara pernikahan dilingkungan prajurit TNI AL, mulai dari Undang-undang No. 1 tentang perkawinan tahun 1974,  pasal 63 Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004, peraturan panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 dan peraturan kasal nomor 21 tahun 2016  tentang tata cara pernikahan, perceraian serta rujuk  bagi prajurit TNI AL. 

Kadiskum Kolinlamil Surabaya Kolonel Laut (KH) Achadi Santoso, SH., mengatakan bahwa penyuluhan hukum tentang pernikahan dan perceraian dilingkungan TNI AL penting untuk disampaikan, agar para prajurit dapat memahami dan mengerti sehingga akan meminimalisir permasalahan dalam pernikahan. Penyuluhan yang dipimpin Kasubdis Dargakkum Diskum Kolinlamil Letkol Laut (KH) Suharsono, S.H. ini menjelaskan tentang pernikahan yang merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita / istri ini bentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Perceraian atau talak adalah Putusnya ikatan perkawinan sebagai suami dan istri sesuai hukum yang berlaku. Sementara  Rujuk adalah perkawinan setelah perceraian yang berlaku ketentuan dasar hukum disetiap perkawinan dan perceraian dilaksanakan turut peraturan agama yang dianut. 

Sedangkan secara detail Pama Diskum Kolinlamil Letda Laut (P) Didik Pratikno, S.H. menjelaskan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku seorang Prajurit di lingkungan TNI AL baik istri atau suami saat menjadi prajurit siswa dilarang melaksanakan perkawinan, dan azasinya seorang prajurit pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami (lw(. 

Foto: Dispen Kolinlamil