Kamis, 21 Juni 2018

Mungkinkah Pushidrosal Menjadi Lembaga Independen Lepas Dari TNI AL?

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Lembaga yang satu ini, sepertinya masih minim diberitakan dalam halaman media massa. Padahal, perannya begitu strategis dan vital bagi sebuah negara. Namanya Lembaga Hidrografi dan Oseanografi, yang memiliki pekerjaan melakukan pemetaan keamanan pelayaran di laut. Nah, Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat penting memiliki lembaga ini dimana sebagai konsekuensi menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan di perairan laut dan alur pelayarannya, terutama ketersediaan Peta Laut dan Pubikasi Nautika yang terjaga kemutakhiran dan ketersediaannya serta terstandarisasi dan terpercaya.
Lembaga ini di Indonesia berada di bawah naungan TNI AL, yang kemudian dikenal dengan nama  Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL). Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, kontribusinya sudah diakui sejak di masa Hindia Belanda hingga saat ini. Penetapan Pushidrosal sebagai Kotama (Komando Utama) Pembinaan TNI AL oleh pemerintah menjadi lebih mantap dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 (Perpres No. 62 Tahun 2016) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, dan diresmikan Kasal melalui Perkasal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penambahan Nama/Struktur Organisasi Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL menjadi Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL dengan tugas melaksanakan pembinaan hidro-oseanografi (hidros) dalam rangka mendukung kepentingan TNI dan kepentingan sipil, dan menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL.
Tugas tersebut menjadikan Pushidrosal sebagai pengemban fungsi hidrografi militer dan sekaligus pengemban fungsi hidrografi sipil di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi hidros di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang akurat, mutakhir serta terjamin ketersediaannya mendukung pemanfaatan ruang laut nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Pushidrosal telah menjadi wakil negara di International Hydrographic Organization (IHO) sejak 1960, dan pada 2017 telah duduk sebagai anggota Dewan IHO. Kedudukan Pushidrosal di Dewan IHO memberikan peluang strategis untuk mempengaruhi kebijakan IHO yang sekian lama belum dimiliki Pushidrosal karena hanya sebagai anggota biasa. Peluang lainnya, suatu saat nanti, wakil dari Pushidrosal dapat diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal IHO. Pushidrosal juga menjadi wakil negara di komunitas Hidrografi Regional sekaligus sebagai termasuk yang membidani berdirinya East Asia Hydrographic Commission (EAHC). Pada tahun 2017 menjadi anggota penuh di North Indian Ocean Hydrographic Commission(NIOHC).
Keterlibatan Pushidrosal di Komunitas Kawasan Hidrografi ini memiliki peran strategis bagi Negara Indonesia dalam diplomasi International bidang hidrografi, termasuk juga dalam proses diplomasi batas maritim, dan peran ini menjadi penting dalam membangun pengaruh kemaritiman baik di dunia maupun kawasan Asia Timur dan Samudera Hindia Utara. Eksistensi Pushidrosal dikawasan regional, baik di Asia Timur, Samudera Hindia Utara dan di Samudera Pasifik Barat Daya semakin menuju sempurna setelah pada Februari 2018, Pushidrosal diterima menjadi anggota di South West Pacific Hydrographic Commission (SWPHC) sebagai associated member. Hal ini tentu saja akan lebih menyempurnakan dalam membangun pengaruhnya di ketiga kawasan yang melingkupinya, sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dengan perannya yang sangat strategis itu, Pushidrosal juga menjadi penuntun bagi kapal asing manapun yang ingin masuk ke perairan Indonesia, baik untuk kepentingan militer maupun sipil (misalnya pariwisata), maka peta yang akan dipakai dalam menjelajah laut nusantara, adalah berpatokan dengan yang dikeluarkan oleh Pushidrosal.
Baru-baru ini ada Kapal Cruise raksasa Genting Dreams sandar ke Tanjung Priok (Maret 2018), Surabaya dan Bali misalnya, pun mereka berada berlayar karena memiliki jaminan peta pelayaran dari Pushidrosal berupa penyediaan data dan informasi hidro-oseanografi peta laut Indonesia, baik peta kertas maupun peta elektronik (Electronic Navigational Chart/ENC) dan publikasi nautika. Saat terjadi tumpahan minyak di Balikpapan akibat adanya kesalahan rute kapal (April 2018), pun Pushidrosal memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada Pemerintah dan pihak terkait. Pemutakhiran peta laut dari Pushidrosal, menjadi sangat penting keberadaannya.
Kini, Pushidrosal yang dikepalai oleh Jenderal Bintang Dua dari TNI AL (Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.), pun tertantang dalam perannya yang lebih besar guna menopang tugas yang maha penting lagi: membantu kemakmuran bangsa melalui pemanfaatan laut sesuai dengan kebijakan Presiden tentang Poros Maritim Dunia. Masalahnya adalah, apakah peran ini bisa diraih dan diimplementasikan dengan baik karena Pushidrosal kini berada di bawah lingkungan TNI AL. Apakah ada kemungkinan Pushidrosal menjadi lembaga independen seperti halnya Badan Keamanan Laut/Bakamla?
Abriyanto/wartawan
Foto: abri